Rekomendasi 2009

REKOMENDASI HASIL MUSYAWARAH KERJA TAHUN KE-III

PIMPINAN DAERAH PEMUDA PERSATUAN ISLAM

KABUPATEN GARUT

Salam Perjuangan! Semoga aktifitas kita senantiasa diridho oleh Allah SWT dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.

Persis merupakan Gerakan Dakwah dan Pendidikan yang akan terus bertahan dalam gelombang samudra yang mengharu biru yang menerjang ketahan dari Ruh Dakwah itu sendiri.

Selanjutnya kami Pimpinan Daerah Pemuda Persatuan Islam Garut sebagai generasi Persatuan Islam Garut membuat masukan untuk gerakan Dakwah yang sedang berjalan di bahwa pengawasan Pimpinan daerah Persatuan Islam garut. Dengan bentuk merekomendasikan:

Rekomendasi Umum

1. Membangun komunikasi yang terstuktur dengan internal diantaranya Otonom Persis dan Eksternal yaitu Organisasi Masyarakat yang sejenis.

2. Membuat Strategi Dakwah dalam semua Aspek Kehidupan baik Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Pendidikan yang terstruktur di setiap Cabang Pemuda Persis Kab. Garut

3. Diperlukan Strategi Taktis dan Teknis dalam menghadapi Problem Masyarakat dalam bidang Politik untuk menyiasati kemungkinan terjadinya Konflik yang mengakibatkan perpecahan Umat.

4. Persis sebagai gerakan dakwah dan pendidikan perlu mempersiapkan Laboraturium Dakwah sebagai wadah pengkaderan sekaligus Follow up dari Lembaga Pendidikan Persis yaitu Pesantren-persantren yang tersebar luas di daerah Garut.

5. Mengembangkan Ekonomi umat dengan memanfaatkan Potensi Ekonomi yang ada di jam’iyyah, baik perorangan maupun lembaga.

Rekomendasi Khusus

PD. Persis Kabupaten Garut

1. Sebagai lembaga kader, Persis –khususnya yang ada di wilayah kerja Kabupaten Garut, harus mengembangkan proses kaderisasi secara proaktif. Hal tersebut dibutuhkan karena disinyalir banyak potensi kader yang berceceran tanpa arah.

2. Persatuan Islam Kabupaten Garut harus memiliki konsep gerakan yang jelas, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam ‘manifesto’ gerakan jam’iyyah serta tersosialisasikan sampai tingkat jama’ah.

3. Sebagai barometer gerakan dakwah dan pendidikan, Persatuan Islam Garut harus menjadi ruh ‘moral’ bagi segala aspek kegiatan dan persoalan umat Garut.

4. Melihat konsekwensi politis yang sangat abu-abu, PD. Persis Garut harus berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan politis dan jangan terjebak oleh kepentingan-kepentingan sesaat para ‘kader’ politik yang mengaku dibesarkan oleh Persis.

5. Berbagai kebijakan –termasuk kebijakan politik di dalamnya, harus selalu merujuk pada amanah QA-QD, Amanah Musyda, dan konteks ketika kebijakan tersebut di buat.

6. Pada dasarnya, PD. Pemuda Persis Kab. Garut sepakat pada surat Sikap Politik PP. Persis, Tanggal 15 Desember 2008, dengan Nomor: 163/JJ.C.3/PP/2008, perihal: Sikap Politik, dalam menghadapi Pemilu 2009. dan mengajukan beberapa keberatan pada Peraturan PP. Persis, tentang Petunjuk Pelaksanaan Menghadapi Pemilu Legislatif 2009, Nomor: 1665/JJ.C.1/PP/2009 yang datang terkemudian.

7. Merujuk pada surat edaran PP. Persis, Tanggal 15 Desember 2008, dengan Nomor: 163/JJ.C.3/PP/2008, perihal: Sikap Politik, dalam menghadapi Pemilu 2009, pada Point. 1 dan 3 yang menjelaskan bahwa Persis pada dasarnya mendukung perjuangan semua partai politik Islam dan menyalurkan aspirasi dalam pemilihan anggota legislatif yang memiliki integritas moral yang tinggi dari partai politik yang memiliki visi, misi, dan komitmen yang sama dengan Persis. Poin tersebut kami terjemahkan sebagai sikap politik Jam’iyyah yang tidak menghendaki penyaluran aspirasi pada salah satu orang caleg dari partai politik Islam tertentu, namun memberikan keluasan –berdasarkan prasaran dari Pimpinan Daerah/Cabang masing-masing. Namun pada perkembangan berikutnya, Pada Peraturan PP. Persis, tentang Petunjuk Pelaksanaan Menghadapi Pemilu Legislatif 2009, Nomor: 1665/JJ.C.1/PP/2009, menetapkan sesuatu yang kontradiktif berdasarkan Poin A.2, yang menyebutkan, “Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah hendaknya menetapkan satu kader Persis yang akan diusung menjadi anggota legislatif, apabila terdapat lebih dari satu kader Persis yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan masing-masing”. Letak kontradiksinya adalah pada redaksi “pra-saran” pada surat Sikap Politik dan “menetapkan” pada Peraturan di atas. Menurut kami, pra-saran adalah sikap terbuka untuk memberikan penilaian secara bijak oleh masing-masing anggota, sedangkan “menetapkan” adalah pemaksaan terhadap anggota.

Hal ini perlu kami tanggapi, sebab kondisi politik di tingkat paling bawah tidak sesederhana yang dibayangkan oleh PP. Persis dan kami khawatirkan akan terjadi aksi peta konflik oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga hal tersebut kami anggap sebagai tindakan yang sangat terlambat, sebab seyogyianya, penentuan (baca:pemihakan) pada salah satu kader harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum penjaringan bursa calon anggota legislatif. Di masa yang akan datang, kaderisasi dalam ranah politik untuk para calon anggota legislatif maupun eksekutif, harus dilakukan sejak dini berikut dengan memorandum of understanding (MOU) yang jelas.

Selanjutnya, kami menyarankan kepada PD. Persis Garut untuk senantiasa menjaga keutuhan jam’iyyah, dengan melakukan gerakan politik moral yakni PD. Persis Garut mengundang semua caleg kader jam’iyyah dari partai politik Islam manapun dan mengajak mereka untuk saling menghargai serta senantiasa menjaga silaturahmi jam’iyah.

PP. Pemuda Persis

1. Pola kaderisasi yang telah disusun, sejak ma’ruf hingga tadribul murabbi, harus segera disosialisasikan dan dimanifestasikan dalam pelaksanaan teknis-operasional.

2. Bagi Daerah-daerah yang telah memiliki jaringan online, sistem dan prosedur pengkartuan anggota harus dilaksanakan secara online, hal tersebut untuk menghindari berbagai macam hambatan keterlambatan proses pembuatan kartu di tingkat cabang.

3. Dalam pengembangan jam’iyyah, diharapkan PP. Pemuda Persis tidak hanya berkonsentrasi di wilayah Jawa Barat saja, masih banyak wilayah-wilayah lain yang perlu digarap oleh PP. Pemuda Persis.

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut

1. Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih –yang notabene dari non partai (independen), merupakan fenomena yang jelas, bahwa masyarakat Garut memiliki apresiasi yang sangat minim terhadap partai yang ada. Hal ini membawa pada konsekwensi logis, agar pemerintah daerah Kabupaten Garut Periode 2009-2014, memberikan ruang yang sangat luas bagi ormas Islam khususnya untuk melaksanakan peran-peran publik dan peran politis.

2. Pemerintah Kabupaten Garut harus mampu menertibkan berbagai macam kemaksiatan dengan mengawal dan melaksanakan Perda Anti Kemaksiatan.

3. Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2009-2014 harus mampu menampilkan pemerintahan yang kapable dan transparan. Dalam pemberdayaan potensi-potensi daerah, Garut harus memiliki Pendapatan Asli Daerah yang signifikan. Hal tersebut harus dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi mikro, dan optimalisasi dan eksplrorasi Sumber Daya Alam oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat setempat.

4. Pemerintahan Kabupaten Garut Periode 2009-2014 harus mampu menampilkan kebijakan publik yang bebas dari tekanan atau kepentingan kelompok atau organisasi yang mengarah pada kekerasan fisik (Premanisme) yang mengakibatkan munculnya ketidak stabilan Politik di kabupaten Garut.

Pemerintahan Kabupaten Garut 2009-2014 harus mampu menjaga aqidah Umat khususnya di Kab. Garut dengan memberantas TBC (Tahayul, Bidah dan Khurafat) serta memberantas Kemusyrikan lainnya yang serupa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s