Situ Gintung dan Potret Pegawai Birokrasi Indonesia

Pemukiman di seputar Situ Gintung Cireundeu Ciputat Jakarta Timur, akan ditertibkan. Kawasan itu dinilai sebagai zona berbahaya. Lantaran dinilai berbahaya, maka daerah itu tidak boleh lagi dihuni warga. Sebagian pakar menilai perluasan area yang mengakibatkan menyempitnya area danau, sebagai penyebab jebolnya tanggul tersebut. Padahal, danau warisan Belanda itu semula adalah untuk saluran irigasi. Makanya menurut Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, “Di situ ada spill way (saluran pelimpah air). Namun setelah area persawahan berubah menjadi pemukiman, fungsi irigasi tak ada lagi”. Selain menjadi objek wisata, danau tersebut fungsinya beralih menjadi area konservasi. (Republika, 31/03)

Sebelum tanggul Situ Gintung jebol pada Jum’at dini hari (27/3), tanda-tandanya sudah terlihat. Sejumlah peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengaku melihat keretakan di area tanggul berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penelitian yang mereka lakukan. Keganjilan ini kemudian mereka sampaikan kepada Departemen Pekerjaan Umum (PU). Tapi pihak PU menyatakan bahwa sesuai prosedur tetap menilai bahwa tanggul itu masih dalam kondisi layak. Tentu saja pernyataan ini ditolak oleh Iwan Nusyirwan, Dirjen Sumber Daya Air Departemen PU. Ia mengatakan bahwa setelah dionfirmasi ke Kepala Mitigasi Bencana BPPT, tidak pernah ada laporan yang masuk dari BPPT. (Republika, 31/03).

Pihak Walhi menilai, bahwa tragedi ini bukan karena faktor alam, namun ada proses pembiaran (baca: kelalaian). “Pembiaran ini dilakukan oleh Pemprov Banten dan Pemda Tanggerang Selatan”, kata Direktur Walhi, Slamet Droyni. Terang saja Walhi akan melayangkan gugatan hukum kepada pemerintah dan bersinergi dengan LBH Jakarta, PBHI, YLBHI, dan Indonesian Centre for Environmenttal Law (ICEL). Senada dengan Walhi, pengamat politik Andrinof A Chaniago, menilai bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini, sebab menurutnya, “Jika instansi terkait mampu menjalankan fungsi dan kewenangan dengan baik, hal ini bisa dihindari”. (Republika, 31/03).

Lalu siapa yang harus disalahkan? Sesuai dengan prediksi, setiap pihak melakukan blaiming victim, mencari pihak yang layak disalahkan.

Setelah 76 Tahun

Dilihat dari peta elevasi, “danau” Situ Gintung tidak terletak pada lokasi bendungan pada umumnya. Dan bisa dipastikan bukan merupakan bendungan seperti lazimnya sebuah bendungan (DAM). Sedangkan dalam peta geologi Jakarta terlihat bahwa Situ Gintung terletak pada batuan endapan volkanik. Di sebelah kiri kanannya berupa endapan sungai. Dengan demikian perlu dilihat bahwa bendungan ini mirip bendung Lumpur Sidoarjo yang berupa tanah urugan, atau tanah biasa lonsoran kiri kanannya, yang juga terjadi secara alami.

Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Pitoyo Subandrio, Situ Gintung dibangun pemerintah kolonial Belanda tahun 1932-1933. ”Jadi sekarang umurnya sudah 76 tahun,” kata Pitoyo, Jumat (27/3). Pitoyo juga mengungkapkan, setelah Indonesia merdeka, danau ini telah beberapa kali dikeruk untuk mengurangi pendangkalan. Ekskavator dipakai untuk mengeruk lumpur yang ada di dasar Situ Gintung dan Kali Pesanggrahan. Namun, sejak awal pembangunannya, 76 tahun silam, penurapan belum pernah dilakukan pada tanggul Situ Gintung. Sejak dahulu hingga hari ini, menurut Pitoyo, tanggul masih tetap cuma terbuat dari tanah. (Kompas, 28/03).

Situ Gintung merupakan salah satu dari lebih dari 160 situ yang ada di wilayah Jabodetabek (JakartaBogor – Depok – Tangerang – Bekasi), yang luas seluruhnya mencapai 1.462,78 hektar. Namun, menurut kajian BPPT, dengan kedalaman rata-rata yang hanya 2 meter, situ-situ itu hanya mampu menampung sekitar 29,26 juta meter kubik air. Pengerukan secara teratur perlu dilakukan agar situ-situ itu memiliki kedalaman ideal, yakni 5 meter. Dengan kedalaman ini, debit air yang bisa ditampung meningkat tiga kali lipat menjadi 73,14 juta meter kubik. Bila pemerintah mampu mengembalikan situ-situ itu ke luasan semula, yakni 2.337,10 hektar, volume air yang dapat ditampung makin banyak lagi, sekitar 116,86 juta meter kubik.

Kelalaian selama hampir dua dekade memang tidak bisa dimaafkan. Pemaksaan pendirian izin mendirikan bangunan di wilayah pemukiman yang sudah padat, juga merupakan kesengajaan yang tidak bisa diabaikan. Namun sampai kapan kita akan selalu seperti ini. Tentu saja, kasus Situ Gintung, adalah sederet dari kelalaian-kelalaian pegawai birokrasi kita yang setiap tahun menuntut kenaikan upah –dan pengajuan kenaikan itu nyata-nayta sudah dikabulkkan, namun tetap saja tidak mendobrak daya kerja dan tanggung jawab moral pada masyarakat?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s