BUDAYA BACA DAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH

Ketika memulai tulisan ini, yang pertama kali muncul dalam benak penulis adalah jawaban Yusuf Kalla terhadap kritikan mahasiswa terhadap pola penanganan pemerintah yang dikesan lambat dalam kasus Situ Gintung. Dengan enteng, Bapak Negara ini menjawab, “Anda jangan orasi saja, apa yang sudah anda lakukan? Berapa mayat yang sudah anda angkat?” (Pikiran Rakyat, 1/4). Secara moral, pernyataan ini benar, terlebih jika yang mengatakannya adalah rakyat jelata. Bahwa kita harus terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah adalah benar dan tepat. Jangan ‘omdo’ (ngomong doank). Namun jika dilihat dari perspektif negara sebagai organisasi yang didanai rakyat untuk mengelola kepentingan umum, pernyataan Bapak Yusuf itu adalah jawaban apologis (baca: politis) seorang politikus. Tentu saja bukan hanya beliau, pernyataan senada dari para ‘professional’ –yang duduk di kursi pemerintahan tentang berbagai persoalan yang seharusnya dijawab secara professional dari seorang negarawan, justru terdengar sangat politis, diplomatis, dan berliku-liku, dengan segudang alasan dan pembelaan.

Persoalan sesungguhnya adalah bermula dari hilangnya peran kenegaraan yang professional dan dialihperankan menjadi peran politikus dalam pemerintahan. Bahwa negara ini dibangun melalui proses politik adalah benar. Tapi melakukan politisasi (baca: pembodohan) terhadap rakyat banyak dengan seribu dalih dan alasan merupakan sikap politisi busuk. Penulis ingat prinsip seorang Natsir -Perdana Menteri Pertama NKRI tahun 1950, yang bisa berdebat secara filosofiis-ideologis tentang negara bisa melaksanakan tugas kenegaraaan dengan baik dan penuh santun. Hal tersebut diakui oleh George McKahin dari Cornell University. Ia terkagum-kagum melihat Natsir, satu-satunya Menteri (Penerangan) yang mengenakan baju tambalan; selalu berbicara dengan tutur kata yang santun dan tertata. Ia hanya berkata, “Dulu ketika menjadi anggota partai, saya adalah seorang politikus yang dimiliki partai. Namun sekarang, saya adalah milik negara, milik rakyat Indonesia”

Tapi yang paling menggelitik penulis adalah ‘keluguan’ rakyat kita yang masih saja memberikan suara harapan kepada para ‘politisi busuk’ ini. Lihat saja bagaimana partai yang menjanjikan program yang tidak realistis –seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, harga pangan diturunkan, BBM turun drastis, penganggur mendapatkan gaji, dan lain sebagainya yang terkesan melangit dan utopia, masih saja dipilih oleh rakyat. Ngerinya, peringatan-peringatan para agamawan, budayawan, dan pengamat politik tidak kelihatan. Kalaupun ada nasihat semacam itu, ia berada di bawah tumpukan sampah pemikiran yang menggunung dan berada bukan pada –meminjam istilah Kuntowijoyo, tidak berada pada arus utama.

Budayakan Budaya Baca!

Meski provokatif, inilah kenyataan dan inilah yang harus kita lakukan. Bahwa politisi dengan mudah membodohi kebodohan rakyat adalah kenyataan. Dan kebodohan kita sebagai rakyat diakibatkan minimnya budaya baca. Oleh karena itu, terobosan-terobosan di bidang ini harus didukung sepenuhnya oleh siapapun yang masih memiliki harapan bagi masa depan Indonesia. Tentu saja, menyiapkan infra struktur program ‘budaya-baca’ ini membutuhkan banyak biaya. Di Jawa Barat, khususnya Bandung, telah digulirkan program 110 Perpustakaan Desa. Program ini dipelopori oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi) Kabupaten Bandung. Bapapsi juga menyiapkan perpustakaan keliling bulanan bagi PNS Pemkab Bandung yang sedang antre mengambil gaji di bank. Pada APBD 2009, Pemkab Bandung akan mendistribusikan bantuan 600 buku untuk 55 perpustakaan desa. Dananya selain diambil dari APBD Kab. Bandung, juga akan diambil dari APBD Jabar dan APBN. (Pikiran Rakyat, 1/4).

Namun anggaran perdaerah untuk pengembangan infra-struktur budaya baca ini tidak lebih dari Rp. 200 juta. Berbeda dengan anggaran Pemilu, misalnya. DPR telah menyetujui pengalokasian dana pemilu legislatif dan presiden secara fantastis! Sebesar Rp 25 triliun pada APBN 2009. Uang pesta demokrasi sebesar itu dikeluarkan hanya untuk memilih calon-calon yang sebagian besar tidak jelas, layaknya membeli kucing dalam karung! Ketidakjelasan ini dapat kita lihat dengan adanya berjubel partai dengan asas dan flatform yang sama esensinya. Mereka hanya berbeda secara redaksional dan aksentuasi yang ditempel dalam banner dan media kampanye lainnya. Apa yang membuat mereka berbeda? Tentu saja adagium lama mengenai politik berlaku: tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Jika benar-benar mereka adalah sama, kenapa tidak sama-sama saja mendirikan atau berdiam pada partai yang sama sehingga negara tidak harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk pesta demokrasi ini?

Tentu saja secara kultural membaca bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu negara untuk turut campur memaksa rakyatnya membaca. Namun bukankah kepentingan mencerdaskan rakyatnya agar melek baca adalah tanggung jawab negara? Bukankah setelah melek baca rakyat menjadi cerdas dan memilih mandiri ketimbang harus mengemis? Bukankah setelah kemandirian terbentuk, rakyat kita –bukan sekedar bekerja, namun juga mencipta? Bukankah setelah mencipta akan terjadi sejatinya apa yang disebut sebagai revolusi budaya? Bukankah seharusnya setelah revolusi politik Soekarno tahun 1945 harus diikuti oleh revolusi budaya yang sempat mandeg dijegal Orde Baru? Bisa dipastikan penciptaan infra-struktur budaya baca akan menghasilkan masyarakat terdidik, sadar, dan mencipta keadaan yang lebih baik. Dan juga bisa dipastikan, jika reformasi masih mengecilkan kepentingan budaya baca dan pendidikan masyarakat, tak ubahnya mengulang sejarah keburukan Orde Baru dengan style bebeda. Bukankah kalau menunggu masyarakat sadar secara paksa akan terjadi pemberontakan massif? Revolusi politik akan diikuti revolusi politik dan revolusi politik lainnya?

Sudah saatnya, sebelum terjadi revolusi-revolusi berdarah dan pemberontakan pinggiran atau terorisme gaya ‘Islam radikal’ menjamur, Pemerintah dan seluruh sistem politik hasil pemilu 2009 harus sanggup menjawab pertanyaan ini. Menjawab dengan segera menyediakan anggaran budaya-baca. Memperbaiki fasilitas perpustakaan desa, menambah koleksi buku, membuat perpustakaan keliling di setiap daerah dalam jumlah yang tidak terbatas, perlombaan-perlombaan karya tulis, memperbaiki infra-struktur sekolah yang ambruk, dan lain sebagainya yang intinya di mana masyarakat hidup, di sana dia bisa membaca. Karya nyata harus segera dilakukan untuk menjawab persoalan ‘kebodohan’ rakyat, bukan dengan retorika gaya Yusuf Kalla, tapi kerja nyata seperti Natsir.!

Advertisements

2 thoughts on “BUDAYA BACA DAN KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s