‘ULAMÂ : KEMANAKAH ENGKAU KAN BERDAYUH?

Oleh: Yudi Wahyudin

Pada 27 April 2009, Sebanyak 200 ulama se-Pulau Sumatra bertemu dalam Forum Multaqo Ulama di Palembang, Sumatra Selatan. Pertemuan yang membahas kemerosotan moral generasi muda muslim ini dihadiri juga oleh ulama dari mancanegara: Yaman, Mesir, Malaysia, dan Singapura.

Sumatera sangat terkenal dengan para tokoh yang bergeliat menjadi genesis sekaligus penggerak kemerdekaan. Dari golongan intelektual kita dapat menyebut: Agus Salim, Muhammad Hatta, Muhammad Yunus, Mohammad Yamin, Mohammad Natsir, Sutan Sjahrir, Tan Malaka. Mereka yang tergolong ulama dalam literatur sejarah adalah: Syaikh Abdul Karim Amrullah, Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Burhanuddin, Muhammad Jamil Jambek, Syaikh Ismail Al-Minangkabawi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengagetkan apabila Forum Multaqo para ulama di Palembang digelar.

Namun ada semacam harapan, kecemasan, dan kegusaran yang berkumpul sekaligus. Harapannya, dalam segala macam kapasitasnya, para ahli agama yang terkumpul dalam forum di atas masih memiliki geliat dan semangat –paling tidak, ketika secara internal menawarkan kritikan moral terhadap generasi penerusnya sekaligus kritik terhadap ’ulamâ yang tidak lagi menjadi panutan umat. Kegusaran mungkin saja ada, sebab beberapa dekade yang lalu otoritas ’ulamâ kehilangan basis ideologisnya dalam kancah sosiologi-politiknya sekaligus menjadi penyebab kiprahnya dalam penciptaan genesis-genesis baru penggerak umat cenderung bias. Kecemasan kemudian menjadi absah sebab di abad ini –ketika kebenaran yang umumnya difahami oleh masyarakat dan menemukan landasan legalitasnya dalam teori-teori barat, tidak memerlukan sebuah otoritas formal semacam ‘lembaga ulama’ atau ‘majelis ulama’. Sebab –lagi-lagi kata barat, kebenaran bisa dicari di luar mesjid. Tulisan sederhana ini akan mencoba melihat perubahan-perubahan peran ‘ulama dalam bentuknya yang evolutif di Indonesia dengan atau tanpa menggunakan basis ideologis yang jelas. Hal ini dilakukan oleh para ‘ulama Indonesia sebagai upaya untuk menjawab dan merespon beragam persoalan yang dihadapi dalam peran mereka sebagai ‘ulamâ. Tulisan ini mencoba melihat ’Ulamâ tidak dalam definisi normatif, namun dilihat secara sosio-historis dalam akseptibilitas masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa kelemahan diantaranya contoh ’Ulamâ di bawah ini yang menurut standar normatif, kurang tepat disebut ‘Ulamâ. Pada akhir tulisan, penulis akan memberikan catatan ke depan bagaimana ’ulamâ harus berperan.

Evolusi Ke-’Ulamâ-an di Indonesia

Pada tahun 1650 masehi atau 1072 hijriyah telah bertemu sekitar 50 ’ulama di Perdipe, Sumatera Selatan. Mereka adalah ulama yang berasal dari rumpun Melayu dan Papua yang meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaka, Fak-Fak Papua, Ternate, dan Kepulauan Mindanau. Hasil Mudzakarah ini memunculkan perluasan dakwah Islam yang berakibat terkikisnya faham anismisme dan budaya jahiliyah di masyarakat, munculnya kader-kader mujahid yang mengadakan perlawan terhadap kolonialisme Eropa dan terjadinya perluasan wilayah Islam yang ditandai dengan munculnya kesultanan baru yang masing-masing dalam beberapa hal bekerjasama secara baik.

Upaya ini adalah serangkaian dari rencana pemantapan genesis ke-Islam-an di Indonesia, setelah untuk beberapa waktu mengalami gangguan dari kolonialisme Eropa dengan VOC (1902) sebagai aktornya. Jalur perdagangan muslim di sepanjang pesisir pantai terganggu. Federspiel mengidentifikasi ‘gangguan’ ini sebagai faktor pembentuk wajah muslim Indonesia. Selain itu, ia juga melihat bahwa komunitas muslim nominal di wilayah pedesaan yang agraris-feodal memberi peran yang siginifikan. Sehingga dalam batas-batas tertentu peran sosiologis ’ulamâ di Indonesia secara evolutif membentuk wajah baru, dari wilayah pesisir yang egaliter berubah ke wilayah pedalaman yang feodal. Kemudian pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 muncul kategorisasi intelektual-ulama dan ulama-intelek karena proses liberalisasi pendidikan dan politik etis Hindia-Belanda. Semuanya merupakan jawaban atas desakan internal dari muslim nominal-agraria dan tuntuan liberalisasi di satu sisi, serta kewajiban agama di sisi lain.

Dua tipologi yang terakhir ini merepresentasikan ‘ulamâ dalam konteks nasionalitas, sebuah tema yang juga menjadi isu ke-‘ulamâ-an pada abad ke 17 hingga 18 meski dalam format yang sangat berbeda. Ia bukan saja memiliki agenda keagamaan secara universal dan berjangka panjang, namun juga dengan agenda lokal dan berjangka pendek, yaitu melawan kesewenangan imperialisme dengan pergerakan sosial-politik yang jelas dan terstruktur. Dalam hal terakhir ini, intelektual-ulama memiliki peran sosiologis yang jelas ketika mengaitkan pergerakan lokal-nasional dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Di sisi lain, peran-peran tradisional keagamaan an-sich dipegang secara utuh perannya oleh para ulama-intelek, yang kelihatannya pada paruh ketiga abad ke-20, kehilangan momentum sosiologisnya.

Salah satu tradisi intelektualitas adalah ketika menuliskan gagasannya sehingga ia dalam kapasitas tertentu bukan saja menggerakkan banyak orang secara ideologis, tapi juga memberikan landasan argumen secara mencerahkan. Tulisan-tulisan sejak Abdurrauf Singkel, Yusuf Al-Maqassary, Tjokroaminoto, Natsir, hingga Kiayi Mas Mansur merupakan bukti itu. Tradisi intelektual-ulama dan ulama-intelek ini kemudian berevolusi ke dalam forum khusus dan terlembagakan. Di era 30-an kita mengenal ada Majelis Ulama dari Persatuan Islam dan Majelis Tarjih dari Muhammadiyyah. Pada era 70 hingga 90-an, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di dirikan. Kelahiran lembaga-lembaga ini tidak banyak menuai kontroversi di awal abad ke-20 sebab justru menjadi lembaga mandiri dan tidak memiliki afiliasi jelas terhadap pemerintah.

Untuk kasus MUI dan ICMI, kontroversi semakin menguat seiring dengan kedekatan dan afiliasi mereka terhadap pemerintah yang berkuasa ketika itu. Sebagian melihat bahwa sebagai arus utama, kedekatan mereka dengan pemerintah Orba merupakan bukti bahwa ulama sudah cenderung pragmatis. Namun sebagian melihat bahwa kedekatan ini potensial bagi perkembangan Islam di masa depan. Oleh karena itu dibukanya gerbong reformasi dinilai secara positif bagi perkembangan Islam sebab kemudian Islam dan kebenarannya tidak lagi berada dalam sekat formalitas sebuah lembaga. Namun bagi sebagian pihak, reformasi merupakan ‘anak-haram’ konspirasi yang menghentikan upaya yang hampir berhasil dilakukan lembaga formal ke-ulama-an ketika sangat dekat dengan Orba-Tua yang banyak menghasilkan produk-produk yang menguntungkan Islam –khusunya di bidang munakahah dan waris.

Qua Vadis ‘Ulama?

Masyarakat yang diidentifikasi sebagai ‘umat membutuhkan lebih dari sekedar figuritas. Ummat membutuhkan sebuah peran-peran intelektual yang –dalam bahasa Azhar Ibrahim Alwee, melibatkan domain politik, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi selain juga menegaskan dan mengaitkannya dengan ajaran Islam.[1] Syarat-syarat yang ia ajukan sebagai bentuk ketelibatan dalam kerangka religiusitas ‘Ulama harus memenuhi: 1) mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat –bukan mengikuti apa yang mereka inginkan, 2) tidak bersifat utopia, 3) tidak a-historis, 4) tidak menghalalkan segala cara (termasuk bersikap pragmatis), 5) Meski harus puritan, ia tidak boleh ekslusif buta, 6) tidak retoris, 7) menghindari prejudise. Dalam hal ini menurutnya, para ‘Ulama seperti ini harus segera dibedakan dengan para da’i atau muballigh yang hanya berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang devotional dan ceremonial.

Dalam mengembangkan tradisinya itu, kaum ulama memiliki naungan absah secara ontologis dalam syariat maupun sejarah. Ia diberikan pintu terbuka untuk berijtihad ketika berhadapan dengan konteks zaman dan situasi yang berbeda ketika Islam diturunkan. Secara historis, ijtihad itu dipraktikkan dalam berbagai macam lapangan tradisi. Ia bisa berbentuk apapun tanpa kehilangan peran sosiologisnya sebagai penerang umat. Bahkan ketika ada halangan secara umum terhadap Islam (al-dharur al-‘am) seperti imperialisme, para ulama di abad 19 dan 20-an justru berhasil dalam mengusung tema Islam ketika melawan imperialisme Eropa.

Dalam tataran formal-institusi, kelihatannya lembaga pendidikanlah yang sepanjang sejarah menjadi medium transformasi ke-ulama-an. Pusat-pusat organisasi yang di dalamnya terlahir para ulama dalam sejarah selalu tercatat di lembaga-lembaga pendidikan seperti: Al-Azhar, Qom (Iran), Madinah, Mekkah, dan Aligarh (Pakistan). Di Indonesia kita bisa menyebutkan Halaqah (Lembaga Pendidikan Islam di Aceh Abad 13 yang kemudian pada awal abd 20 diadopsi oleh Natsir, dkk), Sumatra Thawalib, Darul Arqom, Pendis, dan lain sebagainya. Lembaga pendidikan ini menjadi sangat sentral sebab memang tugas para ‘ulama adalah mendidik ummat. Di lembaga-lembaga inilah kemudian tradisi dialog-keilmuan (bukan dialog-kusir) harus menjadi gaya transformasi. Sebab secara naqli (argumentasi normatif), Al-Quran melarang taklid (QS. Al-Isra, 36) dan Rasulullah menganjurkan ijtihad. Secara historis, tradisi dialog-argumentatif dibangun sejak Rasulullah, era-khalifah, Tabi’în, atba’ al-thâbi’in, hingga era Al-Ghazali ketika puncak perdebatan diliterasikan. Tragisnya dewasa ini ’ulama kehilangan peran signifikannya di lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga wajar apabila liberalisme pendidikan yang berakibat pada pergeseran nilai mendapatkan naungan dan hampir tidak pernah mendapatkan jawaban.

Di lembaga pendidikan ini juga para ’ulama tidak boleh menutup mata terhadap tantangan modernitas, khususnya mengenai kritisisme –meski kadang kelihatannya berlebihan seperti dalam Todays Dialogue pada 3 Februari 2009 di Metro TV, misalnya, para mahasiswa-muslim ‘mengolok-olok’ MUI dengan mengatakan ‘MUI telah mengobral Fatwa’. Fenomena penolakan terhadap sebagian dan penerimaan pada bagian lain dari fatwa MUI ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah mampu melihat apa yang menjadi kebijakan bukan siapa yang mengeluarkan kebijakan (undhur mâ qâla walâ tandhur man qâla) –di samping wibawa yang memudar seiring dengan preseden-preseden buruk yang terjadi pada MUI sebelumnya. Tantangan ini harus direspon secara positif sebab pada awal abad ke-20, sikap kritis inilah yang menjadi ciri khas ’ulama ketika itu dan pada abad millenium inilah sebenarnya genesis-genesis itu harus lahir. Namun lagi-lagi, para ‘ulama seolah-olah menganggap sikap ini sebagai kecenderungan negatif dan ‘anak-haram’ dari tradisi barat.

Penutup

Kelihatannya, saat ini dan untuk beberapa puluh tahun ke depan, ’Ulamâ harus berfikir bagaimana melahirkan kader-kader yang akan mengisis peran-peran politis-sosiologis, dan untuk beberapa waktu menahan diri untuk tidak bermain di peran politis secara langsung seraya memainkan peran-peran sosiologis ke-ummat-an. Hal tersebut sangat mungkin di lakukan dalam tradisi keilmuan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan –meminjam saran Kunto, optimalisasi fungsi mesjid. Rasul pernah mengingatkan bahwa suatu ketika, “Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal mushafnya, dan mesjid tinggal bangunannya”. Jika lembaga pendidikan dan/dalam mesjid ini kembali kepada fungsinya dan ulama sebagai pengawalnya, kita akan berharap bahwa ketika mesjid menjadi tempat pengajaran Al-Quran dalam segala aspeknya, ia akan berujung pada Islam sebagai rahmatan lil ‘âlamin. Wallahu’alam


[1] Azhar Ibrahim Alwee, Pergerakan Intelektual Dunia Islam Kontemporer: Persaingan Idea dan Cabarannya. Sebuah makalah yang disampaikan dalam seminar pasca-sarjana di Institut Pendidikan Nasional Singapura pada 9 Mei 2005.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s