PESANTREN DI ‘NEGERI DAGING’

…di negeri daging

daging di mana-mana

di negeri daging

tak ada lagi tempat

bagi jiwa

(Musthofa Bishri, Negeri Daging, 42:2002)

Di negeri ‘daging’, pesantren itu, ya pesantren. Penuh jasa di masa lalu dan menjadi masa lalu di masa kini. Padahal pesantren adalah satu-satunya model genuine milik bangsa Indonesia. Bukan hanya asli, pendidikan model pesantren ini pun telah melahirkan sebuah generasi emas dalam lintasan sejarah Indonesia, sebut saja Syaikh Abdul Karim Amrullah, Syaikh Ahmad Khatib, Syaikh Burhanuddin, Muhammad Jamil Jambek, Syaikh Ismail Al-Minangkabawi, dan lain sebagainya. Selain memiliki fungsi pendidikan, pada awalnya pesantren merupakan langkah awal penancapan genesis muslim di Indonesia. Hal itu diakui secara terbuka dalam forum mudzâkarah ulama se-Indonesia pada 1650 M di Perdipe, Sumatera Selatan. Hasil Mudzakarah ini memunculkan perluasan dakwah Islam yang berakibat terkikisnya faham anismisme dan budaya jahiliyah di masyarakat, munculnya kader-kader mujahid yang mengadakan perlawan terhadap kolonialisme Eropa dan terjadinya perluasan wilayah Islam yang ditandai dengan munculnya kesultanan baru yang masing-masing dalam beberapa hal bekerjasama secara baik.

Selain menghasilkan ulama-ulama kenamaan, pesantren pada akhir abad 19 harus diakui telah memberi pencerahan pada pelajar-pelajar barat –paling tidak mereka yang memiliki latar belakang wilayah ke-Islaman yang kuat. Mereka yang termasuk kalangan ini, bukan saja memiliki agenda keagamaan secara universal dan berjangka panjang, namun juga dengan agenda lokal dan berjangka pendek, yaitu melawan kesewenangan imperialisme dengan pergerakan sosial-politik yang jelas dan terstruktur. Dalam hal terakhir ini, mereka yang disebut Yudi Latif sebagai intelektual-ulama, memiliki peran sosiologis yang jelas ketika mengaitkan pergerakan lokal-nasional dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Di sisi lain, peran-peran tradisional keagamaan an-sich dipegang secara utuh oleh para ulama. Fakta ini –tanpa menggunakan perspektif muda-tua, menunjukkan sebuah kemajuan yang pernah dicapai umat Islam Indonesia.

Semangat Islam dan pesantren seolah menyatu dalam unsur-unsur yang berjalin kelindan. Ulama, santri, mesjid, dan turâts bukan hanya berwujud tapi juga mewujud menjadi unsur-unsur yang melampaui apa yang disebut barat sebagai moralitas-humanis, etis, dan profesional. Kondisi ini mengantarkan subjek studi (santri-kiayi) begitu dekat dalam melakukan transformasi nilai-nilai hingga melampaui penyekat yang disebut kelas dan bangku (klasikal).

Pesantren di Negeri ‘Daging’

Di negeri ‘daging’, pendidikan diperjualbelikan.

Di negeri ‘daging’, bulan Mei-Juni adalah masa di mana para siswa sibuk mencari sekolah pilihan. Fenomena ini didorong oleh kekhawatiran sebagian orang tua siswa tentang masa depan anaknya. Kelak, ia harus menjadi ‘orang’, hidup sukses, atau paling tidak dapat diterima di universitas kenamaan hingga suatu waktu dapat bekerja dengan gaji di atas UMR. Bukan hanya siswa dan orang tua, pemerintah daerah pun ikut disibukkan oleh penerimaan siswa baru ini. Dibentuklah dewan-dewan pendidikan untuk mengawasi kecurangan-kecurangan di seputar prosedur, kriteria kelulusan, hingga praktik suap-menyuap yang sering terjadi pada proses penerimaan siswa baru. Pemilihan anggota dewan-dewan pendidikan ini pun dijalankan dengan prosedur panjang, berliku, dan memakan biaya yang tidak sedikit. Namun tetap saja pada akhirnya, setelah menghabiskan biaya dan waktu, kecurangan-kecurangan itu tetap saja ada bahkan makin menggejala. Sebab yang diserahi tugas mengurusi hayam (ayam) di negeri ‘daging’ adalah heulang-heulang (elang) berdasi.

Perdebatan mengenai harus ke sekolah mana anaknya akan didaftarkan berhenti pada standar ‘daging’. Seolah yang tersisa hanya perdebatan sekolah elit atau tidak, menyediakan fasilitas bagus atau seadanya, gurunya bergelar atau tidak, standarnya masih lokal, nasional, atau internasional. Perdebatan mengenai apa yang akan diajarkan dan akan seperti apa nantinya setelah mereka selesai sekolah, berhenti pula pada standar-standar ‘daging’.

Di negeri ‘daging’, pesantren dipaksa untuk mengikuti pergeseran nilai-nilai ini. Pesantren harus menerima dua kenyataan: tidak laku atau bubar, jika tidak mau mengikuti standar nu ngageugeuh negeri ‘daging’. Walhasil, kebanyakan pesantren tidak ‘tega’ jika harus menanggalkan sebutan pesantren, namun juga tidak berdaya jika identitas itu mewujud secara ideal. Ia harus berkompromi. Mengatur ini dan itu, agar ia tidak ketinggalan dapat ‘daging’. Pesantren-pesantren lain yang sama banyaknya, sudah mampu menyingkirkan rasa tega itu seraya sontak merubahnya dengan tujuan, identitas, dan format lain. Sisanya yang sedikit, terseok-seok tanpa daya menunggu waktu ‘eliminasi’.

Pada perjalanannya, pesantren-pesantren yang masih tidak tega itu, kehilangan arah tujuannya. Sebab mereka –dengan jatah waktu yang sama, harus memaksakan diri menjejalkan materi ajar yang berjubel di kepala santrinya. Belum lagi menghadapi mental ‘daging’ para santrinya. Pilihannya, bukan dengan menambah waktu harian dan waktu satuan pendidikan supaya materi itu benar-benar dikuasai, tapi mengebiri materi agar tepat dengan waktu ujian dan usia satuan pendidikan. Masyarakat bisa menebak out put model pendidikan semacam ini, ilmu ini tidak bisa, yang itu tidak dikuasai.

Pada perjalannya, pesantren-pesantren yang tega itu keasyikan dalam format barunya. Menatapnya sebagai sebuah kemajuan seraya menunjukkan bukti-buktinya. Lihatlah jumlah siswa yang terdaftar semakin banyak, kurikulum dan perangkat penilaian sudah sesuai dengan kurikulum negeri ‘daging’, hampir seluruh fasilitas meningkat dan membaik, seluruh guru memakai gelar (karena sudah tega tidak menyebut mereka ustadz atau mama), angka kelulusan ujian nasional meningkat setiap tahunnya, dan lihat pula bagaimana alumnusnya diterima di universitas-universitas ternama.

Pada perjalanannya, pesantren-pesantren minoritas yang idealis, melangkah pada tahap ‘menutup ruang komunikasi’ dengan apa pun di luarnya. Mereka menjadi anti terhadap segala sesuatu yang baru, gagap terhadap isitilah baru, anti terhadap ‘universitas-universitas’. Bahkan di beberapa pesantren, mereka anti merubah dan merenovasi tempat lama, sebab harus jelas-jelas anti yang baru.

Jika Harus Memilih

Dalam memilih tempat anak bersekolah dengan alternatif yang berjubel, penuh persaingan atau bahkan –meminjam istilah Bishri, saling ‘menjatuhkan’, masyarakat religius pertama-tama harus melihat prioritas apa yang akan diajarkan dalam lembaga itu. Gedung-gedung sekolah itu, bukan hanya menandakan perbedaan-perbedaan luas tanah dan ragam gayanya, tapi sejatinya menampakkan tarik-ulur kepentingan nilai. Nilai apa yang pertama kali dan harus tetap diyakini anak didik, nilai apa yang menjadi basis bagi kehidupannya kelak.

Al-Ghazali membagi prioritas ini dalam dua bagian, ‘ulûm al-fardhi ‘ain dan ‘ulûm al-fardhi kifâyah. Posisi Ilmu Agama dalam pandangan al-Ghazali menempati peringkat fardhu ‘ain sedangkan ilmu-ilmu umum menempati posisi fardhu kifayah. Oleh sebab itu, ‘ulûm al-dîn wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Setiap muslim wajib mempelajari Aqidah Tauhid, Fikih Ibadah, Syari’ah dan juga yang lainnya. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting karena berkaitan dengan tujuan penciptaan yakni menghambakan diri kepada sang Maha Pencipta. Tanpa mempelajari hal itu, mustahil seorang muslim akan melaksanakan misi suci tadi. Misi ini sangat penting dan mendesak mengingat dalam pandangan Islam hidup manusia itu tidaklah berakhir hanya di dunia saja. Namun, ada kehidupan lain yang lebih abadi yakni akhirat. Ilmu-ilmu selain ‘ulum al-dîn –yang dalam istilah Al-‘Allâmah Al-Syaikh Sholih Al-‘Utsaimin disebut sebagai ‘ulum al-syar’i, dapat dipelajari selanjutnya dengan syarat ilmu itu tidak bertentangan dengan ilmu wajib atau tidak bertentangan dengan maksud diturunkannya syari’at (maqâshid al-syar’i).

Jika lembaga pendidikan formal ini tidak lagi memprioritaskan ilmu-ilmu syari’at, atau telah terjadi salah tafsir mengenai apa yang paling penting untuk diajarkan dan diketahui anak didik, atau ilmu sekular mendapatkan posisi yang lebih layak ketimbang ilmu-ilmu syari’ah, maka bagi masyarakat beragama –bukan masyarakat ‘daging’, lembaga ini tidak lagi menjadi pilihan segemerlap apapun tawaran dan cara menawarkannya.

Sebab di lembaga tersebut, persoalan syari’at berhenti menjadi sekedar kajian bukan sesuatu yang harus diamalkan dan persoalan ruh berhenti pada tingkat wacana, bukan untuk dibekali sifat taqwa. (qyud)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s