MEMBACA LAGI API SEJARAH (JILID II)*)

Tiar Anwar Bachtiar [1]

Senang sekali saya dapat kembali memberi komentar untuk buku guru saya, Ahmad Mansur Suryanegara, setelah memberi komentar terakhir di Garut. Kali ini bahkan, suasananya sudah agak berlainan. Buku Api Sejarah 2 sudah terbit dengan pilihan warna yang sangat menyolok: merah terang. Saya yakin pemilihan warna ini atas ide Pak Mansur sendiri yang sering mengatakan bahwa salah satu warna kesukaan Rasulullah Saw. adalah merah. Memang dalam hadis-hadis tentang kepribadian Rasulullah Saw. yang dikumpulkan Imam Al-Tirmidzi menyebutkan warana merah sebagai salah satu warna yang disenangi Rasulullah Saw., sekalipun warna merah yang sering dipakai Rasulullah saat itu pasti berbeda dengan warna merah buku ini.

Lupakan saja soal warna-warna itu, karena lebih penting kita membincangkan isi buku ini. Namun, seperti biasa, tidak akan semua tema di dalam buku ini diulas. Hanya sebagian kecil saja yang akan menjadi sorotan, terutama bagian yang cukup kontroversial, yaitu bagian mengenai Gus Dur yang dengan sangat yakin disebut Pa Mansur sebagai bukan tokoh pluralis. Poin ini saya duga akan menjadi anti-klimaks kesenangan para pembaca Api Sejarah jilid pertama. Berdasarkan pengamatan sepintas saya, para pembaca Api Sejarah jilid pertama adalah orang-orang yang pada umumnya tidak senang pada Gus Dur karena menganggapnya sebagai tokoh pluralis. Namun, ini hanya dugaan saja. Mudah-mudahan jilid dua ini tidak anti-klimaks dan tetap best-seller seperti jilid pertama.

Definisi Ulama

Seperti sudah saya ulas pada komentar terdahulu, sebagai Muslim, Pak Mansur sudah menunaikan tugasnya. Pak Mansur sudah menuliskan sejarah untuk menunjukkan bahwa keyakinan dan kepercayaan yang dipegangnya dapat diandalkan dalam panggung sejarah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Pak Mansur menyebut “ulama” sebagai aktor utama dan paling penting dalam menentukan perjalan sejarah bangsa ini.

Sampai di sini, masalah penting yang harus dibicarakan adalah definisi “ulama” dalam buku ini sampai pada batas-batas tertentu agak kabur dan membingungkan. Pak Mansur sendiri tidak menyebutkan apa yang dimaksudnya sebagai “ulama”. Apa kriteria yang digunakannya untuk menyebut seorang sebagai ulama atau bukan. Kelihatannya, Pak Mansur agak tergesa-gesa untuk menyebut seseorang sebagai ulama. Untuk beberapa orang, barangkali banyak yang sepakat bahwa yang bersangkutan adalah ulama. Sebut saja tokoh seperti Hasyim Asy’ari dan Ahmad Dahlan. Keilmuan dan amal nyata yang dilakukan keduanya layak untuk ditempatkan sebagai “ulama”.

Ketika Pak Mansur solah-olah ingin mengatakan bahwa Jendral Sudirman sebagai “ulama” muncul pertanyaan apa sesungguhnya definisi ulama yang digunakan Pak Mansur dalam buku ini? Benar bahwa beberapa tokoh Islam terlibat dalam pembentukan Tentara PETA (Pembela Tanah Air) dan bahkan menjadi bagian darinya. Namun, apakah semua tokoh-tokoh itu layak dikatorikan sebagai “ulama”? Sebetulnya saya lebih setuju kalau tidak perlu dipaksakan harus ada anak judul seperti “Peran Ulama dalam Pembangunan Organisasi Militer Modern”. Buat saja judulnya “Peran Umat Islam (atau Tokoh Islam) dalam Pembangunan Organisasi Militer”. Bahkan judul “Peran Ulama” ini terdapat pada setiap sub-bab sejak jilid pertama sampai jilid kedua.

Ketidaksetujuan saya semakin kuat ketika paa jilid pertama Bab  “Peran Ulama dalam Gerakan kebangkitan Kesadaran Nasional”, Pak Mansur mencantumkan Kartini pada bagian pertama. Seolah-olah Pak Mansur ingin mengatakan bahwa Kartini adalah seorang “ulama”. Dari sudut definisi umum saja mengenai “ulama”, pemilihan Kartini ini akan sangat problematik, apalagi merujuk pada definisi ketat bahwa ulama adalah waratsatul-anbiyâ’. Sebetulnya, jangankan menyebut Kartini, menyebut Haji Samanhudi dan HOS. Cokroaminoto disebut sebagai ulama pun mungkin akan mengundang perdebatan. Sekalipun tidak ada yang menolak bahwa keduanya adalah ativis Muslim, namun apakah perjalanan hidup nyang dilalui keduanya layak untuk ditempatkan sebagai ulama?

Pada jilid kedua kebingungan tentang apa yang dimaksud ulama oleh Pak Mansur dalam bukunya ini akan semakin tampak. Setiap bab diberi judul “Peran Ulama”, tapi siapa yang dimaksud ulama selalu akan mengundang perdebatan. Pasalnya, setiap tokoh protagonis dalam buku ini akan dengan segera termasuk dalam kategori judul, padahal kiprahnya belum tentu layak disebut “ulama”. Kasusnya sama seperti Kartini, Samanhudi, dan Cokroaminoto pada jilid pertama.

Selain itu, penjudulan “Peran Ulama” ini pun menyiratkan ada aktor utama yang ingin ditonjolkan dalam buku ini, yaitu “ulama”. Namun akibat ketidakjelasan menentukan siapa yang disebut ulama itu terjadi sejak awal kisah dalam buku ini, kelihatannya bahwa buku ini “gagal” menampilkan peran aktor yang disebut “ulama”. Seandainya buku ini tidak memaksakan harus memasukkan kata “ulama”, melainkan diganti saja dengan “umat Islam” mungkin kegagalan eksplanasi tidak perlu terjadi. Selain lebih bersifat umum, barangkali pendefinisiannya tidak akan terlalu rumit. Tinggal nanti dibuat saja rangkaian ceritanya agar lebih reasonable.

Persoalan Sumber

Kelemahan mendasar lain buku ini yang pasti akan dipertanyakan setiap sejarawan adalah perkara sumber-sumber yang digunakan. Sebagai seorang sejarawan akademis, semestinya Pak Mansur dapat menghindarkan diri dari kelemahan ini. Barangkali inilah yang membuat beberapa orang sejarawan menilai buku ini sebagai buku yang “tidak ilmiah”. Bagi saya, perkara ilmiah atau tidak ilmiah derajatnya bertingkat-tingkat. Ada yang derajat ilmiahnya sangat kuat, ada pula yang biasa-biasa saja. Buku ini kalau disebut “tidak ilmiah” sama sekali saya tidak setuju. Tetap ada nilai-nilai ilmiah yang diperlihatkan buku ini.

Memang patut disayangkan bahwa derajat ilmiah buku ini menjadi agak berkurang ketika Pak Mansur kehilangan akses pada penelitian-penelitian mutakhir mengenai berbagai aspek dalam sejarah Indonesia. Penelitian-penelitian baru ini sudah begitu banyak, terutama yang ditulis dalam bentuk tesis dan disertasi. Sebagian besar memperlihatkan aspek-aspek baru yang unik yang belum ditemukan sebelumnya.

Narasi dan kesimpulan hasil-hasil penelitian baru ini sangat mungkin tidak disetujui oleh Pak Mansur atau oleh penulis manapun. Namun, data-data baru yang ditemukan akan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Data-data yang diolah dari berbagai sumber merupakan satu-satunya akses masuk untuk memahami (understanding) masa lalu. Tanpa sumber-sumber itu, mustahil kita bisa mengetahui sejarah. Oleh sebab itu, data-data baru yang disajikan dalam berbagai tesis dan disertasi itu sangat penting untuk dijadikan bahan rujukan dan perbandingan.

Oleh sebab akses yang minim terhadap penelitian-penelitian mutakhir mengenai aspek-aspek sejarah Indonesia, buku terasa tidak memberikan perspektif yang benar-benar baru sama sekali, terutama bagi mereka yang menekuni sejarah Indonesia secara akademik. Bagi masyarakat awam, barangkali banyak informasi yang terasa “baru”, karena memang pada umumnya sejarah termasuk bidang yang asing dan jarang dibaca oleh masyarakat umum. Buku-buku sejarah di pasaran termasuk buku-buku yang sulit terjual, kecuali beberapa buku yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Oleh sebab itu, sangat bisa dimengerti apabila masyarakat awam menangkap apa yang diceritakan Pak Mansur ini termasuk baru.

Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menyampaikan contoh mengenai sejarah Persatuan Islam (Persis) yang disinggung cukup panjang pada jilid pertama. Saya secara pribadi telah melakukan penelitian secara khusus mengenai beberapa aspek dalam sejarah Persis ini saat menulis tugas akhir S1 di Unpad dan S2 di UI. Beberapa sumber primer berhasil saya temukan. Ada beberapa cerita baru yang menarik dan tidak terungkap dalam buku-buku lama. Namun amat disayangkan bahwa Pak Mansur hanya menulis mengenai Persis ini menggunakan buku lama Deliar Noer dan buku yang mutunya tidak terlalu baik tulisan Dadan Wildan. Sisanya, pak Mansur mengandalkan pengetahuannya sepanjang berinteraksi dengan komunitas Persis di Bandung.

Alhasil, akibat kekurangan sumber inilah banyak cerita yang ditampilkan secara tidak berimbang. Bahkan informasi ‘kabar burung’ mengenai debat A. Hassan dengan Ajengan Sukamiskin pun dijadikan sebagai bahan dalam buku ini. Sekalipun di akhir Pak Mansur menulis bahwa bagian ini masih harus dilakukan penelitian lebih mendalam, sebagai sejarawan yang baik, Pak Mansur semertinya tidak perlu memasukkan bagian ini dalam rangkaian cerita. Kalau cerita ini dibaca oleh orang yang mengerti sejarah dengan baik, mungkin tidak akan terlalu menjadi masalah. Celakanya, buku banyak sekali dibaca orang awam sehingga bisa saja orang menyimpulkan secara pasti apa yang diceritakan oleh Pa Mansur di buku ini.

Contoh seperti ini bukan hanya satu. Contoh lain adalah mengenai keterlibatan M. Natsir dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang selalu menghambat diusulkannya Natsir sebagai pahlawan nasional. Pak Mansur tidak memberikan alasan yang memadai sehingga dapat menjelaskan posisi Natsir di PRRI dan posisi PRRI sendiri (Jil. II hal. 377-381). Mestinya, sebagai pengagum Natsir, Pak Mansur harus menelusuri betul mengapa sampai Natsir mau bergabung dengan PRRI. Surat Masyumi kepada Sukarno yang menjelaskan bahwa Natsir bergabung atas inisiatif pribadi sama sekali tidak menolong posisi Natsir. Apalagi dengan sangat meyakinkan Pak Mansur menjuduli sub. karangannya dengan kata-kata “Pemberontakan PRRI-Permesta.”

Seandainya Pak Mansur mengakses penelitian mutakhir mengenai PRRI-Permesta, misalnya yang ditulis Prof. R.Z. Leirizza[2], keruwetan menempatkan Natsir dalam PRRI sedikit banyak akan terjawab. Pak Mansur tidak akan bingung ketika di satu sisi menyanjung Pak Natsir sebagai pejuang NKRI dengan Mosi Integral yang digagasnya (Jil. II hal. 315-321), sementara di sisi lain secara tidak langsung memasukkannya sebagai pemberontak NKRI karena ikut terlibat dalam PRRI. Kalaupun tidak menggunakan buku Prof. R.Z. Leirizza, mestinya Pak Mansur mencermati bagaimana proses M. Natsir sampai berhasil disetujui sebagai “Pahlawan Nasional” tahun 2009 lalu. Di sana, banyak tulisan yang akhirnya menempatkan Natsir benar-benar sebagai orang yang tidak pernah menjadi pengkhianat NKRI, sekalipun terlibat dalam PRRI. Lebih dari itu, bila Pak mansur cermat mengikuti tulisan mengenai PRRI, pandangannya tentang PRRI tidak sampai harus menempatkannya sebagai “pemberontak”. Sebab, PRRI sesungguhnya lahir hanya sebagai bentuk protes ketidaksetujuan mereka terhadap PKI.

Masalah Sistematika

Masalah ini sebetulnya masalah teknis belaka, namun cukup mengganggu eksplanasi. Sejak jilid pertama, Pak Mansur agak meloncat-loncat dalam menjelaskan satu periode ke periode berikutnya. Penyajian seperti ini memperlihatkan bahwa buku ini “tidak solid” sebagai sebuah buku yang fokus menyajikan satu masalah tertentu. Akhirnya, buku ini lebih mirip dengan kumpulan karangan seperti pada buku Pak mansur terdahulu Menemukan Sejarah.[3] Penulis menduga bahwa buku ini sesungguhnya hanya kompilasi dari berbagai tulisan yang pernah dibuat untuk berbagai surat kabar dan majalah. Kelemahan kompilasi semacam ini memang akhirnya tidak padu dan tidak fokus karena masing-masing tulisan berdiri sendiri. Menemukan benang merah dalam tulisan berserak memang agakl sulit.

Contohnya ketika menceritakan Persis pada jilid pertama. Judul bab yang membawahi tulisan ini adalah “Peran Ulama dalam Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional (1900-1942)”. Salah satu yang menjadi pokok bahasan adalah Persis. Namun, sayang Pak Mansur tidak tahan untuk hanya membatasi diri pada tahun yang ditulisnya sendiri. Setelah menceritakan berdirinya Persis dan kiprahnya sebelum Kemerdekaan, Pak Mansur tidak tahan untuk menceritakan Persis di bawah kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960), E. Abdurrahman (1962-1984), dan A. Latif Muchtar (1984-1997). Judul bab besar yang dibuatnya di awal benar-benar diabaikan. Kasus yang sama juga terjadi saat menceritakan Pondok Modern Gontor yang diceritakannya sampai saat masa presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, dan SBY.

Hampir dalam setiap bab, inkonsistensi judul dan isi terus terjadi. Kalaupun Pak Mansur membiarkan buku ini dibuat sistematikanya zig-zag, seharusnya editor menyarankan kepada Pak mansur untuk memberikan penjelasan mengapa sistematikanya dibuat demikian. Dengan memberikan penjelasan khusus, misalanya pada bab Pendahuluan, pembaca tidak akan dibingungkan dengan buku ini. Paling tidak, pembaca akan memposisikan buku ini sebagaimana adanya. Dengan begitu, ekspektasi pembaca pun tidak akan terlalu berlebihan terhadap buku ini.

Masalah Gus Dur dan Pluralisme

Seperti dugaan saya bagian ini barangkali akan menjadi kontroversial dan anti-klimaks. Persoalan Gus Dur, sejak ia menjadi Ketua Umum PBNU tahun 1984 sampai meninggal penghujung tahun 2009 silam selalu saja menuai kontroversi. Ada yang pro atas apa yang dilakukannya, tidak sedikit pula yang kontra. Bahkan, di NU sendiri tidak semua kiai menyetujui kebijakan dan pikiran-pikirannya. Tokoh besar seperti K.H. Ali Yafie[4] dan K.H. As’ad Syamsul Arifin Situbondo[5] memilih berpisah dari Gus Dur karena ketidaksetujuannya atas berbagai pemikiran Gus Dur. Setelah Gus Dur mendirikan PKB, semakin banyak kiai yang tidak setuju dengan langkah-langkah yang diambil Gus Dur.

Satu hal yang belakangan melekat pada Gus Dur adalah sebutannya sebagai tokoh pluralis di Indonesia. Bahkan, dalam acara pemakamannya di Jombang Jawa Timur, Presiden SBY dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa Gus Dur adalah Bapak Pluralisme Indonesia. Bukan hanya SBY, Gus Dur yang dikela dengan berbagai tokoh agama dan etnis ini selalu digadang-gadag sebagai tokoh yang membuka kran pluralisme di negeri ini.

Pak Mansur sepertinya termasuk pengagum Gus Dur. Namun, di sisi lain Pak Mansur juga tidak setuju dengan ide pluralisme agama dan pemikiran-pemikiran liberal lain. Oleh sebab itu, secara agak memaksa Pak Mansur ingin mengatakan bahwa Gus Dur bukan tokoh pluralis seperti disangkakan banyak orang. Argumentasinya adalah pengalamannya bertemu dan mendengarkan ceramah Gus Dur.

Sayang sekali Pak Mansur tidak memperkuat argumennya dengan fakta-fakta lain yang lebih mmeyakinkan. Pak Mansur juga tidak membandingkannya dengan berbagai fakta mengenai tingkah-polah dan pemikiran Gus Dur sebalum menjadi Ketua PBNU, saat menjadi Ketua PBNU (1984-1999), saat mendirikan PKB, dan saat menjadi presiden. Greg Barton dalam biografi Gus Dur yang ditulisnya[6] berani dengan sangat meyakinkan bahwa Gus Dur memang tokoh pluralis dan liberal terkemuka di Indonesia. Gus Dur berhasil mempromosikan liberalisme dan pluralisme di Indonesia. Salah satu keberhasilan Gus Dur adalah melahirkan tokoh-tokoh seperti Masdar Farid Mas’udi dan Ulil Abshar Abdalla. Wallâhu A’lam


[1] Penulis adalah Ketua PP Pemuda Persatuan Islam

[2] R.Z. Leirizza, PRRI-Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, Pustaka Grafiti Jakarta 1991. Menjelang penetapan M. Natsir sebagai pahlawan nasional, Majalah Tempo Edisi 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008 menurunkan laporan khusus mengenai sosok M. Natsir dari berbagai sudut. R.Z. Leirissa menulis artikel khusus mengenai keterlibatannya dengan PRRI.

[3] Ahmad Masur Suryanegara, Menemukan Sejarah, Mizan Bandnung, 1995.

[4] K.H. Ali Yafie menyatakan mundur dari jajaran Syuriah NU ketika Gus Dur, atas nama PBNU mengajukan bantuan sosial kepada Yayasan Dana Baksi Kesejahteraan Sosial (YDKBS) yang mengelola judi SDSB yang dinyatakan haram oleh MUI. Bahkan, saat Gus Dur naik sebagai presiden RI ke-4 dan kebetulan K.H. Ali Yafie duduk sebagai Ketua MUI menggantikan K.H. Hasan Basri yang meninggal dunia, ia memilih mundur dari jabatannya karena tidak mau dipimpin oleh Gus Dur.

[5] K.H. As’ad Syamsul Arifin adalah orang yang paling berperan dalam penunjukkan Gus Dur sebagai ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 dalam posisinya sebagai Ahlul-halli wal-‘Aqdi di tubuh NU. Namun, lima tahun kemudian pada Muktamar ke-28 di Krapyak Yogyakarta, Kiai As’ad menyatakan mufaraqah dari kemepimpinan Gus Dur yang dianggapnya ibarat imam shalat yang kentut (batal shalatnya). Sikapnya diambil setelah ia mendapat laporan tentang berbagai pemikiran dan perilaku Gus Dur, termasuk masalah SDSB dan berbagai hal lain seperti usulannya untuk mengganti assalamu alaikum dengan selamat pagi yang ia gagas dengan bingkai “pribumisasi Islam”.

[6] Greg Barton, Biografi Gus Dur, LKiS Yogyakarta, 2007 (cet. 1, 2002).

*) Makalah disampaikan pada Bedah Buku Api Sejarah 2 di Mesjid Ukhuwah Islamiyah UI Depok, Jumat, 9 April 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s