MENTERI INTERVENSI SIGI SCTV?

foto: tempointeraktif.com

TEMPO Interaktif, Jakarta – Rabu (13/10) sore lalu, dua utusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar datang ke kantor SCTV untuk menemui Pemimpin Redaksi SCTV Don Bosco. Salah satunya mengaku bernama Robi. Sang utusan tersebut meminta SCTV tak menayangkan program investigasi Sigi berjudul ‘Bisnis Seks di Balik Jeruji Penjara’. “Kata Robi, permintaan itu berasal dari Patrialis,” kata sumber Tempo di SCTV.

Menurut Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, redaksi SCTV memutuskan untuk menayangkan program ini pada Rabu pukul 23.00. Namun karena ada intervensi dari Patrialis kepada petinggi SCTV, redaksi Liputan 6 pun membatalkan tayangan itu.

Sensor tersebut langsung menuai protes. AJI Jakarta mengecam keras tindakan tersebut. Begitu pun Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi.

“Menhukham tidak menghormati salah satu hak asasi manusia yang paling dasar adalah kemerdekaan pers dan kebebasan informasi,” kata Hendardi melalui pesan pendek, Jumat (15/10).

Hendardi juga mengingatkan SCTV sebagai lembaga pers agar tidak tunduk atas tekanan ini. “Seharusnya media tidak boleh tunduk pada kekuasaan, harus tetap kritis,” ujarnya.

Patrialis sendiri membantah tudingan telah mengintervensi dapur redaksi SCTV. “Kalau pembatalan tayangan itu dikatakan karena permintaan saya, pernyataan tersebut fitnah seribu persen,” kata Patrialis saat dihubungi tadi malam, “Saya tak pernah menghubungi orang SCTV terkait program Sigi.”

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan AJl Jakarta, tayangan Sigi ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Para jurnalis SCTV menginvestigasi dan mengumpulkan bukti soal bisnis prostitusi di dalam penjara dengan kamera tersembunyi.

Selain meminta pembatalan tayangan, melalui utusannya, Patrialis juga diduga meminta salinan gambar liputan investigasi itu. Namun kedua permintaan tersebut ditolak oleh Don Bosco. Selanjutnya, sekitar pukul 17.30 WIB, pemilik SCTV meminta Don membatalkan penayangan investigasi itu.

Menanggapi itu, Patrialis menegaskan, ia tidak dalam kapasitas mengizinkan atau melarang penayangan suatu program berita. Saat ditanya siapakah pihak yang mengatasnamakan dirinya ketika meminta SCTV tak menayangkan program Sigi, ia mengaku tidak tahu. “Yang pasti, AJI mengeluarkan rilis itu tanpa meminta konfirmasi dari saya dulu,” kata menteri dari Partai Amanat Nasional itu

Sedangkan, Don mengatakan, “Saya belum bisa kasih komentar.” Sementara Direktur Utama SCTV Fofo Sariaatmadja membantah jika dikatakan bahwa ada telepon dari Patrialis dalam pembatalan tayangan Sigi. Namun ia enggan menjelaskan mengapa stasiun yang dikelolanya tersebut membatalkan penayangan liputan soal seks di penjara itu.

Menurut Koordinator Divisi Advokasi AJI Jakarta Aditya Heru Wardhana, “Tindakan itu melanggar Pasal 4 (ayat 2) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.” Pasal itu berisi ketentuan bahwa terhadap Pers Nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s